JAKARTA- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, SH., MH mengatakan, pemilihan umum, termasuk Pilkada serentak yang akan digelar bulan Desember mendatang, membutuhkan dukungan dan pengawasan publik.
Salah satunya adalah, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), sebagai tempat berhimpun pengelola perusahaan media siber di Indonesia. Kualitas Pilkada, katanya, ikut ditentukan oleh kualitas pengawasan publik. Semakin banyak pihak kredibel yang terlibat dalam mengontrol jalannya pilkada, semakin bagus kualitas pilkada tersebut.
Hal ini dikatakan Abhan saat menerima kunjungan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (23/07/2020).
Dalam pertemuan itu, Ketum JMSI didampingi Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Jayanto Arus Adi dan Ketua Bidang Kesekretariatan, Pendataan Anggota, dan Verifikasi, Ari Rahman.
Ketua Bawaslu juga sepakat dan merasa perlu kerjasama kedua lembaga dikemas hingga ke daerah. Dengan demikian, media massa sebagai stake holder Pilkada, khususnya media siber, memahami bahwa mereka juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab mensukseskan penyelenggaraan Pilkada.
Ketua Bawaslu mengingatkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan diumumkan pada 23 September, dan tiga hari kemudian atau 26 September, kampanye dimulai. Ditengah situasi pandemik Covid-19, kampanye melalui media siber kelihatannya menjadi satu instrumen yang dipandang efektif
Dalam waktu dekat akan digelar pemaparan oleh Ketua Bawaslu secara virtual dihadapan pengurus dan anggota JMSI di seluruh Indonesia. Ketua JMSI berharap pemaparan secara virtual itu juga bisa diikuti oleh Bawaslu di daerah-daerah.
Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga JMSI Jayanto Arus Adi mengatakan, dalam menyambut pelaksanaan Pilkada serentak selain dengan Bawaslu, JMSI juga akan menggelar diskusi dengan stake holder yang lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri, serta partai politik. Diskusi-diskusi terbatas itu akan dilanjutkan dengan FGD yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan Pilkada yang bermartabat, demokratis, damai. (jar)
