SUMBAWA- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi NTB Sudarmanto berkunjung ke Kabupaten Sumbawa, Senin (3/5). Didampingi Kepala KPPN Sumbawa Besar Adib Adli, Sudarmanto disambut hangat Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah beserta jajaran.
Kunjungan perdananya pasca bupati Sumbawa terpilih dilantik ini, dalam rangka melakukan audiensi terkait Kinerja Pelaksanaan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di wilayah Kabupaten Sumbawa.
Selain itu Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sampai dengan bulan April 2021 di wilayah provinsi NTB. Serta penyerahan Kajian Fiskal Regional (KFR) tahun 2020.Audiensi tersebut juga dihadiri Forkopimda Sumbawa. Ketua DPRD, Dandim, Kapolres serta kepala OPD lingkup Pemkab Sumbawa.
Dalam pemaparannya, Kakanwil Sudarmanto mengungkapkan pagu belanja negara dalam APBN 2021 di wilayah Provinsi NTB yang dikelola Kanwil DJPb Provinsi NTB adalah sebesar Rp13,20 triliun. Belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial yang dikelola oleh satker-satker K/L sebesar Rp 9,05 triliun dan TKDD sebesar Rp4,15 triliun.
Sampai dengan 30 April 2021 total penyerapan belanja negara telah mencapai 25,58%. Belanja pemerintah pusat terserap 29,16%, sementara TKDD terserap 17,77%. Pada akhir triwulan I tahun 2021, penyerapan belanja pemerintah sebesar 22,80% dan penyerapan TKDD 13,18% masih lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2020 dimana belanja pemerintah terserap sebesar 19,94% dan TKDD sebesar 11,14%.
Capaian kinerja belanja negara pada periode triwulan I tahun 2021 sangat menggembirakan dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2020.
Khusus di wilayah Kabupaten Sumbawa alokasi pagu Belanja Negara dalam APBN 2021 sampai dengan data per 30 April 2021 sebesar Rp567,83 miliar, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (terdiri atas belanja pegawai, barang dan modal) yang dikelola oleh satker-satker K/L sebesar Rp276,76 miliar dan TKDD sebesar Rp291,08 miliar.
Sementara total penyerapan Belanja Negara sampai dengan 30 April 2021 mencapai 20,88% atau sebesar Rp118,57 miliar yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat terserap Rp72,35 miliar atau (26,14%), sementara TKDD terserap Rp46,22 miliar (15,88%). Tingkat penyerapan belanja di Triwulan I tahun 2021 masih lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2020.
Menurutnya, realisasi APBN di Kabupaten Sumbawa pada dasarnya semua baik. Namun, yang masih menjadi kendala yakni terkait DAK fisik yang realisasinya masih 0 persen. Dalam hal ini, Sumbawa tidak sendiri. Ada juga kabupaten lain yang juga belum melakukan pencairan/merealisasikan DAK fisiknya. Karenanya, ia mendorong DAK Fisik segera dicairkan. Sehingga proyek-proyek DAK Fisik bisa diselesaikan tahun ini dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tahun ini juga.
Untuk diketahui, alokasi pagu DAK fisik sebesar Rp140,72 miliar, sampai dengan 30 April 2021 di Wilayah Kabupaten Sumbawa belum terdapat penyaluran. Pemerintah daerah masih menyelesaikan upload syarat penyaluran berupa laporan realisasi dan capaian output tahun 2020 yang telah di reviu APIP dan Penyelesaian kontrak kegiatan.
Untuk Dana Desa sampai dengan 30 April 2021 tercatat realisasi sebesar Rp46,22 Milyar atau 30,74% dari alokasi pagu Dana Desa untuk wilayah Kabupaten Sumbawa tahun 2021 sebesar Rp150,36 miliar. Karenanya, Kakanwil DJPb NTB juga terus mendorong Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk terus melakukan akselerasi, berupa percepatan penyelesaian laporan realisasi dan capaian output, percepatan penyelesaian kontrak, dan reviu APIP untuk dokumen syarat penyaluran DAK Fisik tahun 2021.
“Pertemuan kali ini sangat krusial bagi percepatan pembangunan di Sumbawa. Karena yang kita lihat adalah progres realisasi APBN. Ini terkait percepatan di masa pandemi ini supaya anggaran itu bisa langsung berguna bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa.
Karena itu kami mendorong agar DAK fisik ini segara dicairkan kemudian dengan secepatnya menyelesaikan kontraknya. Supaya proyek-proyek DAK fisik ini bisa selesai tahun ini dan dapat dirasakan manfaatnya tahun ini juga.Realisianya masih 0 persen,” paparnya.
“Yang jelas, dari Pak Presiden, dari Bu Menteri Keuangan sangat sangat sangat menginginkan segara direalisasikan. Supaya multiflier effect nya terhadap pertumbuhan ekonomi, utamanya di Sumbawa bisa terasa,” tegasnya.
Dikatakan, bahwa tidak ada pengurangan terhadap pagu Dak fisik Sumbawa. Hal ini menandakan kaidah perencanaan Sumbawa sangat bagus.“ Ini artinya, apa yang dimintakan dengan yang direncanakan, itu klop. Banyak Pemda yang penting minta dulu. Nanti baru dapat uangnya, baru kita olah gitu. Artinya kaidah perencanaan Sumbawa sangat bagus,”ungkapnya.
Adapun untuk realisasi Penyaluran Kredit Program (KUR dan UMI) tahun 2021 di Kabupaten Sumbawa sampai dengan 30 April 2021 sebesar Rp179,26 miliar dengan jumlah total 6.958 debitur. Jumlah pertumbuhan debitur KUR Kecil sebanyak 234 debitur dengan total penyaluran Rp46,24 miliar, KUR Mikro 4.085 debitur sebesar Rp118,59 miliar, KUR Supermikro 717 debitur sebesar Rp6,68 miliar, dan KUR TKI 17 debitur sebesar Rp238,36 juta.
Penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sampai dengan 30 April 2021 sebesar Rp7,5 Milyar dengan total debitur baru UMi berjumlah 1.905 debitur.
Sementara Dana PC-PEN wilayah provinsi NTB data sampai dengan 16 April 2021 telah disalurkan melalui tujuh program, yakni Pembayaran PKH untuk 643.760 keluarga penerima manfaat (akumulasi) senilai Rp462,55 miliar atau 3,52% realisasi nasional. Penyaluran Kartu Sembako untuk 1,6 Juta keluarga penerima manfaat (akumulasi) senilai Rp323,42 miliar atau 2,75% dari realisasi nasional. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai untuk 716.426 keluarga penerima manfaat (akumulasi) senilai Rp214,93 miliar atau 2,08% dari realisasi nasional.
Jumlah peserta Kartu Prakerja 55.474 peserta nilai manfaat yang diterima sebesar Rp198 miliar atau 2,01% realisasi nasional.Penyaluran Parlinsos lainnya untuk 310.474 orang sebesar 6,92 miliar atau 0,99% realisasi nasional (kuota Internet PAUD, Siswa, Mahasiswa, Guru, SLB, Peserta Didik Kesetaraan). Realisasi Program Padat Karya di Provinsi Nusa Tenggara Barat sekitar 86,24 M setara 1,81% realisasi nasional dengan menyerap 5.365 tenaga kerja. Serta realisasi Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat sekitar 215,04 M untuk 179,198 Pelaku Usaha Mikro setara 3.03% realisasi nasional.
Menanggapi itu, Bupati Sumbawa H.Mahmud Abdullah menyebutkan salah satu kendala belum adanya realisasi DAK fisik tersebut, adanya perubahan nomenklatur. Sehingga begitu ada persetujuan Kemendagri, maka ini langsung berjalan.
“Ada kendala, OPD belum maksimal. Karena belum pengukuhan. Ada perubahan nomenklatur dari OPD. Dari Mendagri kami diberitahu segera lakukan pengukuhan. Aturannya harus dilakukan bupati terpilih. Sementara saya baru dilantik 26 kemarin,” tandasnya sambil menambahkan bawa sudah ada kesepakatan, sehinga secepatnya ini semua bisa berjalan.
Hal lain yang disampaikan Bupati, terkait pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa beberapa tahun terakhir.
Dijelaskan, pada tahun 2019 lalu, sebelum pandemi terjadi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa menyentuh angka 4,86%, dan saat pandemi terjadi di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi negatif 4,15%. Berkaitan dengan kemiskinan, Bupati menyebut jumlahnya sedikit melandai dari 63.490 jiwa pada tahun 2019, menjadi 62.880 jiwa pada tahun 2020.
Selain itu, Bupati menyampaikan kemampuan fiskal Kabupaten Sumbawa juga mengalami penurunan. “Jika di tahun 2019, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp.1,782 trilyun, maka dalam APBD 2021, target pendapatan sebesar Rp. 1,670 trilyun atau turun sekitar Rp. 111 milyar. Adapun untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), kami targetkan meningkat dari Rp. 163,79 milyar menjadi Rp. 174,49 milyar atau naik Rp. 10,69 milyar ditengah kelesuan perekonomian daerah saat ini.” Ungkapnya.
Untuk tahun 2021 ini, Bupati menjelaskan Kabupaten Sumbawa juga mengalami pengurangan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 25,83 milyar dan realokasi anggaran untuk mendukung program vaksinasi sebesar Rp. 62,45 milyar atau 8% dari dana transfer umum.
Kondisi ini menurutnya bukanlah hal yang mudah dihadapi, menggeser fokus anggaran, merancang regulasi baru, mendorong adaptasi aktivitas ekonomi hingga merealisasikan jaminan sosial bagi masyarakat adalah tantangan luar biasa yang membutuhkan kerjasama sinergis antara eksekutif dan juga legislatif.
Namun demikian, Bupati mengatakan, di tengah situasi yang sulit ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa tetap merasa optimis. “Dengan adanya sinergitas kebijakan dan konsistensi implementasinya di lapangan, kami optimis kondisi dilematis ini dapat kami atasi secara bersama-sama.” Jelasnya di hadapan Kakanwil DJPb Provinsi NTB. (en)
