Ini Alokasi dan Realisasi APBN di KSB

0
0
Kepala Kanwil DJPb NTB, Sudarmato saat menyerahkan cinderamata kepada bupati KSB, H.W.Musyafirin, yang didampingi anggota Forkopimda KSB, kemarin.

Sudarmanto: Keberadaan APBN dan APBD Harus Mampu Mendorong Kemajuan Ekonomi

TALIWANG–Keberadaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun APBD harus benar-benar mampu mendorong dan menopang pengembangan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB, Sudarmanto saat audiensi dengan Bupati Sumbawa Barat (KSB) H.W.Musyafirin, Selasa, kemarin di Taliwang.

Dalam audiensi itu, Sudarmanto juga menyampaikan tentang sejumlah hal penting, termasuk kinerja pelaksanaan belanja kementerian/lembaga dan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) di wilayah kabupaten Sumbawa Barat serta penanggulangan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) sampai dengan April 2021 di wilayah provinsi NTB.

Saat audiensi, Sudarmanto juga didampingi Kepala KPPN Sumbawa Besar, Adib Adli. “Pagu belanja negara dalam APBN 2021 di wilayah Provinsi NTB yang dikelola Kanwil DJPb Provinsi NTB adalah sebesar Rp 13,20 triliun,” jelasnya.

Sudarmanto menyebut, belanja pemerintah pusat itu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial yang dikelola oleh satker-satker Kementerian/Lembaga sebesar Rp 9,05 triliun dan TKDD sebesar Rp 4,15 triliun.

Hingga 30 April 2021, total penyerapan belanja negara telah mencapai 25,58 persen. Belanja pemerintah pusat terserap 29,16 persen, sementara TKDD terserap 17,77 persen. Pada akhir triwulan I tahun 2021, penyerapan belanja pemerintah sebesar 22,80 persen dan penyerapan TKDD 13,18 persen masih lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2020 dimana belanja pemerintah pusat terserap sebesar 19,94 persen dan TKDD sebesar 11,14 persen. “Capain kinerja belanja negara pada periode triwulan I tahun 2021 sangat menggembirakan dibandingkan periode yang sama di tahun 2020,” sebutnya.

Sudarmanto juga melaporkan tentang alokasi dan realisasi APBN, penyaluran dana transfer ke daerah dan kredit program di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, serta PC-PEN di wilayah Provinsi NTB. Di Kabupaten Sumbawa Barat, alokasi pagu belanja negara dalam APBN 2021 sampai dengan per 30 April 2021 sebesar Rp 279,17 miliar.

Terdiri dari belanja pemerintah pusat berupa belanja pegawai, barang dan modal yang dikelola satker-satker Kementerian/Lembaga sebesar Rp 104,67 miliar dan TKDD sebesar Rp 174,50 miliar. “Total penyerapan belanja negara sampai dengan 30 April 2021 mencapai 19,62 persen atau sebesar Rp 54,78 miliar yang terdiri dari belanja pemerintah pusat terserap Rp 26,07 miliar atau (24,91 persen), sementara TKDD terserap Rp 28,70 miliar (16,45 persen).

Sementara penyaluran DAK Fisik sampai dengan 30 April 2021 di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 9,82 persen atau sebesar Rp 10.895 miliar dari alokasi pagu sebesar Rp 110,91 miliar. Dan penyaluran Dana Desa sampai dengan 30 April 2021 tercatat sebesar Rp17,81 miliar atau 28,01 persen dari alokasi pagu Dana Desa untuk wilayah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2021 sebesar Rp 63,59 miliar.

“Kami terus mendorong Pemda Sumbawa Barat untuk terus melakukan akselerasi, berupa percepatan penyelesaian laporan realisasi dan capaian output, percepatan penyelesaian kontrak, dan review APIP untuk dokumen syarat penyaluran DAK Fisik tahun 2021,” harapnya.

Sementara untuk realisasi penyaluran kredit program KUR dan UMI tahun 2021 di Sumbawa Barat sampai dengan 30 April 2021 sebesar Rp 38,88 miliar dengan jumlah total 1.629 debitur. Jumlah pertumbuhan debitur KUR kecil sebanyak 64 debitur dengan total penyaluran Rp 12,11 miliar, KUR Mikro 781 debitur sebesar Rp 23,36 miliar, KUR Supermikro 131 debitur sebesar Rp 1,07 miliar, dan KUR TKI 1 debitur sebesar Rp14,53 juta. “Penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sampai dengan 30 April 2021 sebesar Rp 2,33 Miliar dengan total debitur baru UMi berjumlah 652 debitur,” tandasnya.

Demikian juga dengan penyaluran PC PEN di wilayah Provinsi NTB. Dana PC-PEN wilayah provinsi NTB data sampai dengan 16 April 2021 telah disalurkan melalui tujuh program, yakni, pembayaran PKH untuk 643.760 keluarga penerima manfaat senilai Rp 462,55 miliar atau 3,52 persen realisasi nasional. Penyaluran Kartu Sembako untuk 1,6 Juta keluarga penerima manfaat senilai Rp 323,42 miliar atau 2,75 persen dari realisasi nasional. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai untuk 716.426 keluarga penerima manfaat senilai Rp 214,93 miliar atau 2,08 persen dari realisasi nasional.

Jumlah peserta Kartu Prakerja 55.474 peserta nilai manfaat yang diterima sebesar Rp 198 miliar atau 2,01 realisasi nasional.

Penyaluran Parlinsos lainnya untuk 310.474 orang sebesar Rp 6,92 miliar atau 0,99 persen realisasi nasional (kuota Internet PAUD, Siswa, Mahasiswa, Guru, SLB, Peserta Didik Kesetaraan).

Realisasi program padat karya di Provinsi Nusa Tenggara Barat sekitar Rp 86,24 miliar setara 1,81persen realisasi nasional dengan menyerap 5.365 tenaga kerja dan realisasi bantuan produktif untuk Usaha Mikro di NTB sekitar Rp 215,04 miliaf untuk 179,198 Pelaku Usaha Mikro setara 3.03 persen realisasi nasional.

Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin mengatakan, kehadiran kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB diharapkan bisa menjembatani kendala yang mungkin saja ditemukan Pemda Sumbawa Barat terkait dengan anggaran baik itu DAK Fisik maupun DD dan dana lain yang bersumber dari APBN. Bupati dalam kesempatan itu juga menyampaikan, sebelumnya seluruh bupati/walikota se Indonesia mendengarkan pemaparan presiden RI melalui zoom meeting, mengingatkan agar dana pusat maupun daerah tidak boleh ditahan-tahan tapi harus segera dibelanjakan.

“Arahan presiden sangat jelas, agar perekonomian di daerah bisa berjalan dan keliatan. Saat ini menggerakkan investasi agar sulit karena pandemi covid-19. Tumpuan kita saat ini hanya pada APBN dan APBD terutama untuk belanja modal,” ingatnya.(far)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here