Jika Kalah di Bawaslu NTB, ini Langkah yang Bisa Ditempuh Jarot-Mokhlis

0
145
JAGA INDEPENDENSI: Anggota Bawaslu NTB Itratip yang juga anggota majelis Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi TSM Pilbup Sumbawa saat berdiskusi, Selasa (5/1).

MATARAM-Proses persidangan Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) Pemilihan Bupati (Pilbup) Sumbawa di Bawaslu NTB sudah selesai Senin malam (4/1). Selanjutnya majelis tengah menyusun kesimpulan atas berbagai keterangan yang diberikan pihak pemohon dan termohon.

Putusan apakah permohonan pemohon dalam hal ini Pasangan Calon (Paslon) H Syarafuddin Jarot-H Mokhlis, diterima atau ditolak akan disampaikan minggu depan. “Senin tanggal 11 Januari,” kata Anggota Bawaslu NTB Umar Achmad Seth, Selasa (5/1).

Namun, isu tak sedap berkembang seputar persiapan putusan majelis. Majelis disebut rawan mengeluarkan putusan tidak berdasarkan objektivitas karena dipengaruhi kepentingan tertentu.Menanggai isu itu Umar menanggapi tenang. “Ya silakan awasi kami,” pintanya.


Isu tersebut sumir terdengar sampai ke telinga Majelis. Sekalipun Bawaslu NTB sudah berupaya maksimal menerapkan prinsip keterbukaan informasi.

Tujuannya agar masyarakat ikut mengawasi dan menimbang sendiri kesesuaian putusan Majelis dengan fakta yang dihadirkan para pemohon dan termohon. “Ya kan teman-teman bisa melihat, bagaimana persidangan disiarkan secara live bahkan bisa diputar ulang agar bisa dilihat pula,” ulasnya.

Proses dan tahapan dibuka selebar-lebarnya untuk diikuti. “Dengan era keterbukaan informasi seperti saat ini rasanya sulit sekali melakukan praktek sogok itu,” ujarnya.
Namun bila masyarakat masih curiga, Umar menantang masyarakat mengawasi lima majelis termasuk dirinya. Kemudian, dilaporkan saat melihat ada bukti praktek terlarang itu dilakukan majelis. “Kan mekanismenya ada, kalau terbukti melanggar etik bisa ke DKPP,” imbuhnya.

Pihak yang tidak puas dengan putusan Bawaslu NTB juga dapat menempuh jalur hukum berikutnya. Jika dalam putusan majelis permohonan pemohon ditolak, maka Jarot-Mokhlis sebagai pihak pemohon dapat melakukan koreksi putusan ke Bawaslu RI.

Sebaliknya bila putusan majelis mengabulkan permohonan pemohon, maka pihak H Mahmud Abdullah-Dewi Noviany dapat menempuh kasasi ke Mahkamah Agung (MA). “Ya kami sadar keputusan kami saat ini menjadi perhatian banyak pihak, jika memang ada yang dinilai tidak sesuai dapat menempuh jalur itu,” tegasnya.

Ditanya apakah pernah ada pihak yang coba-coba menggoda? Jelas ditegaskan Umar belum ada. Bahkan bilapun ada, diyakinkan tidak mempengaruhi.

Sekalipun bentuk tekannya tidak berupa godaan materi tetapi teror. “Terlalu berani kalau ada seperti itu, coba saja (teror), kami pastikan akan semakin teguh pada pendirian,” tegasnya.

Umar mengatakan ini bukan kali pertama dirinya dan anggota bawaslu NTB lainnya mengeluarkan putusan sebagai majelis. “Untuk kasus TSM ini memang pertama, tetapi untuk persidangan terkait putusan semacam ini (diskualifikasi calon) sudah sering di Pileg,” tuturnya.

Kesesuaian putusan majelis dengan fakta persidangan juga dapat diuji secara ilmiah. “Itu yang dinamakan dengan eksaminasi putusan,” terangnya.

Dengan eksaminasi, setiap orang dapat melakukan pengujian dan penilaian. Apakah putusan majelis telah memperhatikan pertimbangan hukum, sesuai prinsip hukum.
Begitupun prosedur hukum acara, apakah telah diterapkan dengan benar hingga putusan dapat menyentuh rasa keadilan. “Sehingga kalau kami keluar dari sana, akan ketahuan dan terlihat jelas, saya kira guru-guru kami di fakultas hukum juga akan ikut mengawal,” pungkasnya.

Senada disampaikan Umar, Itratip, anggota Bawaslu NTB yang juga anggota majelis tak menampik ada suara-suara sumbang terdengar di luar. “Dihembuskan di luar hingga sampai terdengar masuk ke ruangan kami,” katanya.

Tetapi bagi Itra, hembusan itu justru telah melipatgandakan semangat majelis berpegang teguh pada prinsip. “Ya kami lihat positifnya saja, justru dengan adanya isu itu, kami merasa semakin kencang di awasi dan itu semakin bagus,” ujarnya.

Isu itu diyakinkannya, sama sekali tidak mempengaruhi psikologi Majelis dalam mengeluarkan keputusan. “Justru kami termotivasi semakin lurus dalam mengeluarkan putusan,” pungkasnya. (zad/r2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here