Mo-Novi: Tuduhan Jarot-Mokhlis Mengada-ada

0
225
Kusnaini SH., Ketua Tim kuasa Hukum Paslon Peraih suara terbanyak Pilkada Sumbawa, Mahmud Abdullah-Dewi Noviany,

MATARAM- Sidang dugaan pelanggaran Pemilu secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) di Bawaslu NTB berlanjut, Selasa, (22/12). Agendanya adalah pembacaan Jawaban oleh kuasa hukum Paslon Mo Novi.

Dalam jawabannya Tim Kuasa Hukum Mo-Novi yang diketuai Kusnaini, SH menilai tuduhan pihak Jarot-Mokhlis sebagai pelapor adalah mengada-ada. Tim Mo-Novi menolak seluruh tuduhan Pelapor  yang disampaikan dalam sidang sebelumnya. 

Menurut tim kuasa hukum Mo-Novi, semua alasan pelapor tersebut tidak benar dan mengada-ada.

Laporan yang pada pokoknya menuduh Gubernur NTB menganggarkan Bansos  ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD ke Kabupaten Sumbawa untuk membantu memenangkan nomor urut 4 menurut tim hukum Mo-Novi, alasan tersebut  mengandung  nalar yang sesat (logical fallacy) dan mengada-ada. 

Alasannya, karena para prinsipal tim kuasa Mo Novi, tidak pernah meminta kepada Pemprov NTB untuk menganggarkan bansos yang nantinya untuk kepentingan Pilkada di Kabupaten Sumbawa. 

Selain itu, meskipun Dewi Noviany, S.pd.,MPd merupakan adik dari DR. Zulkieflimansyah yaitu Gubernur NTB, tetapi tidak berarti Mo-Novi dapat mempengaruhi kebijakan peruntukan angggaran Pemprov NTB. 

Bahkan Dr. Zulkiflimansyah selaku Gubernur NTB juga tidak bisa  menentukan sendiri peruntukan anggaran APBD. Tetapi dibahas dan ditetapkan   bersama-sama dengan DPRD Propinsi NTB. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Terlebih lagi, keanggotaan DPRD Propinsi NTB terdiri dari berbagai macam partai Politik yang memiliki kepentingan masing-masing. Dimana di dalamnya ada  anggota DPRD NTB yang berasal dari Partai Pengusung Pasangan Calon nomor urut 5 (Partai Gerindra dan Partai HANURA). 

“Oleh karena itu, tuduhan Pelapor kepada Paslon nomor 4 yang mengatakan perolehan suara atau kemenangan  Paslon nomor 4 dengan APBD adalah tidak beralasan dan mengada-ada,” tegas kuasa hukum Mo-Novi.

Terkait  dalil laporan yang pada pokoknya menuduh Paslon nomor 4 membagi-bagikan bantuan sosial berupa 175 ekor Kambing yang berasal dari Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) di Desa Labuan Burung adalah tidak benar. Karena Paslon nomor 4 tidak pernah membagi-bagikan bansos berupa  175 ekor  Kambing di Desa Labuan Burung dan kecamatan lainnya di Kabupaten Sumbawa. 

Bahwa dalam hubungannya dengan kasus bantuan sosial berupa kambing adalah anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) yaitu DIPA DPTU-HPT PELAIHARI Tahun anggaran 2020 yang akan   diperuntukan bagi masyarakat kecamatan Asoka dan Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. Bahkan kasus ini sudah pernah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa.

Selain itu terkait bantuan berupa 200 ekor sapi bagi masyarakat Kecamatan Labangka untuk program Food estate, itu tidak ada hubungan dengan Paslon nomor 4. Selain itu, juga bukan program yang bersumber dari APBD provinsi NTB. Melainkan program yang anggarannya bersumber dari APBN Kementerian Pertanian. 

Selanjutnya, menolak tuduhan yang menuduh paslon nomor urut 4 mengerahkan aparat pemerintahan Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini Pjs. Bupati Sumbawa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Karena ditegaskan, selain paslon nomor 4 tidak pernah memerintahkan Pjs. Bupati Kabupaten Sumbawa, paslon nomor 4 juga tidak memiliki kemampuan untuk mengerahkan Pjs. Bupati Sumbawa maupun ASN Propinsi NTB guna untuk memenangkan pasangan nomor urut 4. 

Terkait adanya tudingan money politik di seluruh Kecamatan Kabupaten Sumbawa adalah mengada-ada, atau diada-adakan karena tidak pernah ada.

Berdasarkan alasan dalam jawaban yang disampaikan, tim hukum Mo Novi meminta kepada majelis pada Bawaslu NTB untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain menyatakan hukum laporan pelapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terlapor pernah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sitematis dan massif. 

Menolak seluruh permohonan pelapor, Menyatakan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa nomor urut 4 sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa yang sah. Atau putusan lain yang seadil adilnya. (aen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here