Inilah Laporan Badan Anggaran DPRD Sumbawa terhadap APBD 2021 dan Tanggapan Banggar Terkait Kondisi Sumbawa Terkini

0
122
Suasana rapat paripurna pembahasan APBD 2021 di DPRD Kab Sumbawa, Nov 2020.

SUMBAWA- DPRD Sumbawa telah melaksanakan beberapa kali rapat paripurna membahas APBD TA 2021. Dalam agenda penyampaian laporan badan anggaran DPRD Sumbawa, Banggar menyampaikan bahwa Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021  dilaksanakanan secara intensif, Konfrehensif dan saksama.

Mengingat fostur APBD daerah kita mengalami tekanan fiskal berat atau terjadi pengurangan sebesar Rp 220 Milyar dibandingkan Tahun 2020. Sehingga pengalokasian anggaran harus dilakukan secara bijaksana.

Di samping itu pula berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Implementasi Penggunaan Aplikasi SIPD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 202,1 merupakan hal baru dan merupakan sebuah tantangan dan keharusan untuk kita untuk mendalaminya secara seksama. Selama Pembahasan, terjadi diskusi yang sangat dinamis, karena penjabaran yang ditampilkan dalam RKA SKPD masih secara umum atau detailnya tidak ada, sehingga ditemukan program kegiatan yang perlu dirasionalisasi kembali dan di sisi lain perlu dianggarkan mengingat urgensi dan prioritas urusan tersebut. Oleh karena itu  pada masa yang akan datang perlu langkah yang cermat dalam koordinasi dan konsolidasi oleh Tim Anggaran bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah didalam penetapan Pagu Anggaran dari setiap OPD pada tahapan Pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun rencana.

Adapun Hasil Pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD Kabupaten Sumbawa secara rekapitulasi  keseluruhan OPD dapat kami sampaikan bahwa total APBD Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.1.667.325.523.208,00 (1 Triliun 667 Milyar 325 Juta 523 Ribu 208 Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

  1. Pendapatan

Dapat kami sampaikan bahwa jumlah pendapatan daerah sebelum Pembahasan sebesar Rp.1.632.809.523.208,00 (1 Triliun 632 Milyar 809 Juta 523 Ribu 208 Rupiah).bertambah sebesar Rp. 34.516.000.000.  Sehingga menjadi Rp. 1.667.325.523.208 ( 1 Trlyun 667 Milyar  325  Juta 523 Ribu 208 Rupiah)

  • Belanja

Belanja daerah  Semula berjumlah Rp.1.635.887.778.408,00 (1 Triliun 635 Milyar 887 Juta 778 Ribu 408 Rupiah). Bertambah sebesar. Rp. 34. 516.000.000 Sehingga menjadi Rp. 1.670.403.778.408. (1 Trilyun 670 Milyar 403 juta 778 ribu 408 rupiah)

Sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp.3.078.255.200,00 (3 Milyar 78 Juta 255 Ribu 200 Rupiah).

  • Pembiayaan

Jumlah pembiayaan netto sebesar Rp.3.078.255.200,00 (3 Milyar 78 Juta 255 Ribu 200 Rupiah).

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat

Selanjutnya, mencermati hal-hal yang berkembang selama proses pembahasan berlangsung, serta memperhatikan perkembangan terakhir pembangunan di daerah, Badan Anggaran menyampaikan beberapa usul saran untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah, antara lain sebagai berikut :

  1. Terkait dengan Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Badan Anggaran memandang bahwa Pengalokasian merupakan  antisipasi terhadap kondisi darurat dan mendesak yang tidak sempat diprogramkan dalam kegiatan OPD. Oleh karena itu proporsi anggarannya diberikan secara proporsional.
  • Terkait dengan Anggaran Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Perlu dilakukan secara tepat sasaran. Demikian pula untuk Laporan atas Penggunaannya  juga perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan sebagai bentuk kewajiban Pemerintah Daerah.
  • Terkait dengan Anggaran Bantuan Sosial  di Puskesmas, Badan Anggaran menekankan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memaksimalkan penggunaannya, mengingat Banyak Puskesmas yang tidak bisa menerima SKTM. Ketika pasien tidak punya BPJS, sehingga masuk Puskesmas harus bayar Golongan umum, Sementara hajat penganggaran Bansos bidang kesehatan untuk Pasien pemegang SKTM, wajib gratis. Oleh karenanya Badan Anggaran menekankan bahwa siapapun pasien yang memiliki SKTM, hendaknya diterima, sehingga Bansos di Puskesmas harus melayani pasien SKTM. Dan Tidak ada lagi pasien yang dipersulit di Puskesmas.
  • Menyonsong Penyusunan RPJMD yang agendanya  disusun sekali dalam lima tahun, Badan Anggaran menekankan untuk dapat mengakomodir  program yang terrecofusing dan program prioritas lainnya yang tertunda.
  • Terkait degan optimalisasi Pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Badan Anggaran berharap dapat dilaksanakan secara  maksimal dalam penjemputan, pengawalan anggaran sehingga Porsi yang didapatkan oleh Kabupaten Sumbawa lebih besar.
  • Terkait dengan  RSUD sebagai organisasi khusus di bawah Dinas Kesehatan, dan bukan lagi sebagai OPD. Diharapkan BLUD dapat mengatur Secara mandiri pengelolaan keuangannya  sehingga dapat memaksimalkan pelayanan.
  • Terkait dengan Arsip dan Perpustakaan Daerah Badan Anggaran memandang perlu untuk ditingkatkan fungsinya dalam pengelolaan arsip dan meningkatkan minat baca masyarakat.
  •  Terkait dengan pengadaan Barang yang akan diberikan kepada masyarakat, Badan Anggaran menekankan agar dalam proses tendernya dapat menentukan pemenang yang benar benar memiliki kemampuan dalam pelaksanaan, sehingga Program yang direncanakan dapat terlaksana dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan program pengadaan ternak yang dilaksakanan pada tahun 2020. Badan Anggaran berharap dapat tuntas. Apabila tidak tuntas agar di diprioriitaskan dalam penyusunan anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
  •  Sejalan dengan penanganan COVID 19, Badan Anggaran juga menekankan pada penanganan Penyakit berbahaya dan menular lainnya seperti Rabies yang disebabkan oleh gigitan anjing gila, Hal ini penting karena kasus yang terjadi juga cukup banyak di Kabupaten Sumbawa.
  1. Terkait dengan kelanjutan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan lingkar utara Alas,    berharap dapat dituntaskan sehingga segala proses lanjutan dalam pembangunan jalan tersebut dapat terlaksana dengan cepat dan lancar. Begitu pula terkait dengan Pembangunan Bendungan Beringin Sila, Badan Anggaran sangat mensupport segala Kebutuhan anggaran yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk dapat dipenuhi. Sehingga Pembangunan Bendungan dapat berjalan sesuai dengan Perencanaan dan yang kita harapkan bersama-sama.
  1.  Terkait denganPenerangan Jalan Umum (PJU),  Badan Anggaran mensupport untuk dianggarkan, mengingat kondisi lampu jalan yang ada banyak yang tidak berfungsi di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.
  1. Terkait dengan kewajiban daerah untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan. Badan Anggaran berharap dalam proses perencanaannya dilakukan secara cermat sehingga  kebutuhan anggarannya dapat diakomodir.
  1. Terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan agar terpenuhi menjadi jalan mantab. Badan Anggaran berharap agar persentase capaiannya dapat tuntas 100 persen. Oleh karena itu sesuai dengan SK Bupati sepanjang 951 KM agar dapat direvisi   sesuai dengan Kondisi terkini di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.
  1. Terkait dengan Anggran Pembangunan Jalan yang telah dianggarkan pada APBD Tahun anggaran 2020, namun terkena recofusing anggaran akibat Pandemic Covid 19 Anggaran Program tersebut dibatalkan. Badan Anggaran meminta kepada Pemerintah Daerah untuk diupayakan agar dapat dianggarkan kembali, mengingat proses yang sudah berjalan telah memberikan respon yang positif di dalam masyarakat, apabila gagal dianggarkan pada ABPD 2021, maka Pemerintah bisa dianggap abai atas konsistensi pembangunan. Salah satu contoh adalah Anggaran Jalan Talwa-Katompo dan Jalan Marga Karya-Sebasang yang telah di recofusing pada APBD 2020.
  1. Terkait dengan Usulan untuk tenaga PTP pada Dinas PRKP untuk keperluan membantu TPK dalam mengesahkan produk perencanaan dan pengembangan. Badan Anggaran menyarankan untuk dilakukan secara Efisien dan Efektif.
  1. Terkait dengan optimalisasi Usaha Jasa Kontruksi yang berkualitas. Badan Anggaran mendorong dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) IUJK dan membangun terjadinya kolaborasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan  Asosiasi keprofesian jasa Kontruksi, sehingga keberadaan perusahaan Jasa Kontruksi yang ada di Daerah semakin kuat.
  1. Terkait dengan pemeliharaan Drainase di Dalam Wilayah Kota dan wilayah Kabupaten Sumbawa. Badan Anggaran memberikan perhatian khusus agar dapat dilaksanAkan pada titik rawan terjadinya banjir.
  1. Terkait dengan Proporsi anggaran bidang kesehatan, Badan Anggaran menekankan pada mutu pelayanan kesehatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Terlebih pada tahun 2021 merupakan masa yang sangat krusial dalam pemulihan kesehatan masyarakat di tengah Pandemik Covid 19, termasuk pula penanganan Stunting  dan Program Jaminan kesehatan Masyarakat
  1. Terkait dengan Peningkatan pertumbuhan Pariwisata Daerah, Badan Anggaran menekankan pada upaya yang serius  dalam  mempromosikan pariwisata kita sekaligus menata destinasi wisata yang ada. Sehubungan dengan telah terbentuknya Asosiasi Pramuwisata dan asosiasi travel Agent di Kabupaten Sumbawa. Setidaknya mampu meningkatkan  Event dan Kunjungan Pariwisata AZyang  adakan di Sumbawa yang berdampak pada peningkatan PAD.
  • Terkait dengan pemajuan Koperasi dan UMKM daerah. Badan Anggaran mendorong Keberlanjutan usaha UKM dan Koperasi. Melalui dana Stimulan atau modal usaha dari pihak Lembaga Keuangan serta melakukan Program Pelatihan dan Pendidikan Perkoperasian.
  • Terkait dengan Pembangunan Lanjutan Gedung SDN Lempeh, Badan Anggaran DPRD Mensupport penuh untuk dianggarkan Pada APBD Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Pokir Pimpinan dan  Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa agar Proses Belajar Mengajar Peserta Didik dapat segera Normal dan berlangsung dengan lancar. 
  • Sehubungan dengan telah dirasionalisasikannya anggaran pada OPD yang ada. Badan Anggaran berharap dapat memanfaatkan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya  dalam mendorong kebutuhan pelayanan dasar dan Pelayanan Publik serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat. 

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa, dengan mengucapkan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, Badan Anggaran dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Semoga apa yang kami sampaikan ini, kiranya dapat menjadi perhatian semua pihak. Khususnya Pemerintah Daerah dalam mencermati, menyikapi dan menentukan langkah-langkah kebijakan ke depan, dalam memberikan pengabdian terbaik bagi Masyarakat Tana Samawa yang kita cintai ini. Terimakasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan kami.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah

Wassalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

BADAN ANGGARAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

1.Abdul RafiqKetua
2.Drs. Mohammad AnsoriWakil Ketua
3.Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si.Wakil Ketua
4.Nanang Nasiruddin, S.Ap.Wakil Ketua
5.Berlian Rayes, S.Ag.Anggota
6.Ahmadul Kusasi, SH.Anggota
7.Adizul Syahabuddin, SP., M.Si.Anggota
8.Edy Syahriansah, SE.Anggota
9.Dra. Saidatul kamila DjibrilAnggota
10.Ismail Mustaram, SH.Anggota
11.Ahmad AdamAnggota
12.Bunardi, A.Md.Pi.Anggota
13.Syahrul, SE.Anggota
14.Sukiman K, S,Pd.I.Anggota
15.Ridwan,SP.Anggota
16.Muhammad Yamin, SE., M.Si.Anggota
17.Muhammad Saad, S.AP.Anggota
18.Ida Rahayu, S.AP.Anggota
19.H. Salman Al Farizi, SH.Anggota
20.Muhammad Faesal, S.AP.Anggota
21.Hamzah AbdullahAnggota
22.Basaruddin, S.AP.Anggota
23.Budi Kurniawan, ST.Anggota

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here