Pemprov NTB Ngutang Rp 14 Miliar

0
24
PERBAIKAN RUMAH: Kepala Dinas Perkim NTB H Azhar (kiri) meninjau RTLH yang diperbaiki di Pringgabaya, Lombok Timur, beberapa waktu lalu.

Jumlah RTLH Tinggal 17.500 Unit

MATARAM-Dana pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dipangkas Rp 14 miliar. Akibatnya, pemprov berutang ke pihak ketiga untuk melanjutkan pembangunan rumah warga. “Ya…namanya juga bencana covid-19,” keluh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB H Azhar, kemarin (28/6).

Azhar menjelaskan, dana yang dialokasikan untuk memperbaiki 913 unit RTLH tahun ini mencapai Rp 20 miliar. Tapi dana dipangkas sekitar Rp 14 miliar untuk penanganan covid-19.

“Hanya tersedia anggaran 30 persen atau Rp 6 miliar saja, sisanya akan dibayar tahun 2021,” katanya.
Mereka tidak bisa membatalkan pembangunan RTLH sebab progres fisik sudah 50 persen. Selain itu, Dinas Perkim NTB juga sudah terikat kontrak dengan 83 pihak ketiga untuk pembangunan 913 unit rumah.

Nilai kontrak masing-masing kontraktor bervariasi, antara Rp 150 juta, Rp 170 juta, dan Rp 190 juta. Tapi mereka tidak akan mendapatkan pembayaran utuh tahun ini. “Daerah ngutang karena APBD dialihkan untuk penanganan covid-19,” katanya.

Solusinya, mereka membuat adendum cara pembayaran. Mereka sepakat tahun 2020 hanya dibayar 30 persen dan sisanya 70 persen tahun 2021. “Dengan harapan pembangunan fisik selesai 100 persen tahun ini,” jelasnya.

Ia berharap pembangunan RTLH tidak terhambat lagi. Meski dilanda bencana, warga tetap mendapatkan haknya.

Guna memudahkan pembangunan, Dinas Perkim meminta bantuan Bank NTB Syariah. Ia berharap bank daerah itu mau bekerja sama dengan semua rekanan yang sedang bekerja. “Dengan sistem bagi hasil kontraktor kecil yang kerja dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik,” harapnya.

Azhar menambahkan, jumlah RTLH yang harus diperbaiki pemerintah masih sangat banyak. Se-NTB jumlahnya mencapai 17.500 unit dan membutuhkan dana Rp 318 miliar. Perbaikan rumah dilakukan bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.

Sebelumnya, Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP-LPBJP) Setda NTB Sadimin mengakui, proyek-proyek pembangunan hampir mandek karena covid-19. “Tapi yang sudah selesai tender jalan terus, yang belum-belum tender ditunda semua,” kantanya.

Upaya percepatan pembangunan yang sudah dilakukan sejak awal tahun berantakan karena covid-19. “Mau bagaimana lagi,” katanya pasrah.

Ia menyebut, belanja modal dan barang jasa yang semula mencapai Rp 2,3 triliun, menyusut karena pendapatan berkurang Rp 412 miliar. Sehingga sisa belanja modal dan barang jasa Rp 1,9 triliun.

Dana Rp 1,9 triliun dibagi menjadi dua lagi. Rp 926 miliar lebih untuk penanganan covid-19 dan Rp 926 miliar lebih lainnya untuk belanja modal dan barang jasa.

Namun sisa dana belanja modal dan barang jasa yang masih bisa dipakai sampai akhir tahun hanya Rp 500 miliar lebih. Sebab yang lain sudah dipakai di awal tahun. “Jadi sekarang PNS ini gajinya tetap tapi kegiatan tidak ada, semua fokus ke covid-19,” katanya.

Dari hasil refocusing dana penanganan covid-19 di NTB, Kementerian Keuangan memangkas dana transfer daerah dan dana desa Rp 3 triliun lebih dari semua pemda di NTB. Pagu semula Rp 16,3 triliun berkurang menjadi Rp 13,2 triliun. Jatah pemprov sendiri berkurang dari Rp 3,8 triliun menjadi Rp 2,6 triliun. (LombokPost/ili/r5/)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here