BorSya: Sumbawa Harus Punya Lembaga Independent Lindungi TKI

1
56
Boris Syaifullah, mantan TKI asal Sumbawa yang sukses menjadi pengusaha nasional yang bergerak dalam bidang cyber Optic

SUMBAWA- Harus diakui, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berperan besar dalam pembangunan di Indonesia melalui remittance nya yang tidak sedikit. Untuk itu TKI dan TKW ini disebut pahlawan devisa.

Ironisnya, dari tahun ke tahun, masalah tak pernah habis membelitnya. Mulai masalah dari sebelum penempatan, di tempat penempatan, hingga purna penempatan. Pahlawan devisa ini seperti selalu diikuti oleh masalah. 

Untuk itu, Boris Syaifullah, mantan TKI asal Sumbawa yang kini sukses menjadi pengusaha di Jawa Barat, mengusulkan harus ada lembaga Independent yang bisa melindungi TKI di tiga fase tersebut. Fase Pra, saat Penempatan dan purna penempatan. Karena dalam ketiga fase itu, rawan terjadi kasus-kasus yang membelit TKI.

“TKI ini pahlawan devisa. Untuk ukuran Kabupaten Sumbawa informasinya remittance bisa mencapai 100 miliar per tahun. Namun masih sering dihinggapi masalah. Harus ada lembaga Independent yang melindungi TKI. Lembaga non pemerinah. Saya pernah mendengar bahwa di Sumbawa pernah ada Komisi Perlindungan TKI. Namun saat ini saya belum pernah melihat atau mendengar kiprahnya,” kata Boris.

Menurutnya, lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah agar lebih kuat kedudukannya. Dia mencontohkan, di Jawa Barat ada Asosiasi Pekerja Purna Migran Indonesia (APPMI). Kebetulan, Boris menjadi Penasehat di lembaga ini. Menurut Boris, Lembaga ini sebagai tempat berhimpunnya para mantan TKI. Selain itu, lembaga ini juga melakukan pendampingan jika TKI dihadapkan berbagai masalah. Apakah itu masalah sebelum, saat penempatan maupun purna penempatan.

“Ada hal-hal atau jalur yang bisa dilakukan oleh lembaga perlindungan TKI ini, tapi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya. Untuk itu, lembaga perlindungan TKI yang non pemerintah sangat dibutuhkan.

Kepada teman-teman migran yang telah pulang ke tanah air, BorSya berharap agar bisa membawa etos kerja yang baik dari luar negeri yang bisa di terapkan di indonesia.

“Minimal ada transfer ilmu selama mereka bekerja di negeri orang yang bisa di terapkan di Indonesia,” imbuhnya.

Sehingga dalam situasi pandemi ini bisa membuat para purna migran lebih kreatif dan inovatif dalam menjalani masa sulit ini. (jar)

1 COMMENT

  1. Sekitar tahun 2002 s/d. 2003 lobby intesif dilakukan olh AP2BMI pd DPRD sumbawa agr mau menggunakan HAK INISIATIFNYA dlm membahas pentingnya ada PERDA PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN meski saat itu UUnya blm dibahas di DPR RI dgn pertimbangan nantinya stlh UUnya sdh di sahkan PERDA perlindunga nanti bs menyesuaikan.
    Kesempatan ini sy mau focus soal bbrp substansi dlm PERDA pertama, adanya BALAI LATIHAN KERJA di sumbawa, kenapa ? ada sekian banyak kasus terjadi saat calon TKW ditampung di jakarta dgn alasan mengikuti pelatihan sblm diberangkatkan ke negara tujuan. Dgn BLK disumbawa maka potensi maslh bs tereleminir satu sisi dan disisi lain dgn keberadaan BLK di sumbawa maka ada ada sekian biaya pelatihan akn beredar disumbawa dan ini akn menghidupkan roda perekonomian seperti jasa catrin, kos kosan, angkot dll krn dlm bayangan kami ada ribuan org calon TKW/TKI akn mengikuti pelatian pd BLK tsb (lombok, sumbawa barat, dompu, bima dan plores.
    Slh satu bukti dr uraian diats adlh dibukanya kantor imigrasi di sumbawa sbg langkah persiapan dlm niat besar tsbt, selain itu lobby lbh dr satu kali dilakukan ke komisi VII DPR RI dan kementrian tenaga kerja olh Anggota DPRD dan disnakertran terkait dgn anggaran pembagunan dan sertifikasi BLK disamping itu pemda jg sdh menyanggupi penyediaan tanahnya.
    Kedua, dlm perda perlindungan dimaksud mengamanatkan ada KPTKI yg akn mengurusi memantai sgala proses awal hgg pemberangkatan dan pemulangan stiap TKI dan hal ini pernah jalan bbrp tahun hgg kemudian mandek. Sy melihat ada konsistensi dr pihak2 terkait baik itu rencana BLK maupun keberlangsungan KPTKI hgg terjadi kepakuman dan kegagalan BLK di sumbawa.
    Sebagai catatan sy bahwa salah satu PERDA melalui HAK INISIATIF DPRD sgt fenomenal adlh PERDA PERLINDUNGAN TKI pertama krn, dia lahir sblm UUnya disahkan kedua, ada sekian banyak DPRD & PEMKAB daerah lain datang study banding ke sumbawa krn PERDA TSB.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here