Gong Pilkada Ditabuh!

0
60
Ketua KPU Sumbawa M.Wildan (tengah) didampingi Komisioner M.Ali (kanan) dan Sekretaris KPU Sumbawa Lahmuddin (kiri) dalam acara sosialisasi kepada stakeholder terkait di kantor KPU kemarin.

KPU Sumbawa Segera Lanjutkan Verifikasi Faktual Syarat Calon Perseorangan

SUMBAWA- Setelah sempat mengalami ketidakpastian akibat wabah covid-19, akhirnya Pilkada serentak di seluruh Indonesia dipastikan akan berlangsung. KPU memastikan akan melaksanakan pemungutan suara pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember mendatang. Setelah adanya kepastian ini, ribuan PPK dan PPS di Kabupaten Sumbawa yang sempat dinonaktifkan setelah dilantik belum lama ini, akhirnya diaktifkan kembali per tanggal 15 Juni lalu.

Menindaklanjuti kepastian ini, KPU Kabupaten Sumbawa kemarin menggelar sosialisasi kepada seluruh stake holder terkait. Sosialisasi berlangsung di aula pertemuan KPU Sumbawa. Peserta sosialisasi dari seluruh partai politik, bakal pasangan calon dari calon perseorangan, Dinas instansi terkait, Forkopimda seperti Kapolres Sumbawa, Kejaksaan Negeri Sumbawa, dan pejabat dari Kodim 1607 Sumbawa.

Ketua KPU Sumbawa M.Wildan didampingi Sekretaris KPU Sumbawa Lahmuddin, SE kepada Radar Sumbawa mengungkapkan, Pilkada 2020 segera dilaksanakan. KPU mengeluarkan PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan pilkada. ‘’Gong Pilkada sudah ditabuh. Sesuai tahapan yang ditunda oleh KPU Sumbawa kemarin, langsung start menetapkan masa kerja PPK dan PPS,’’ ujarnya.

Selanjutnya dalam waktu sepekan ke depan, KPU Sumbawa akan menyerahkan dokumen dukungan bakal calon perseorangan kepada PPK dan PPS mulai tanggal 24-29 Juni. Selanjutnya PPK dan PPS akan melakukan verifikasi faktual selama dua minggu mulai dari tanggal 29 Juni hingga 12 Juli mendatang.

Teknisnya verifikasi seperti sensus penduduk. dor to dor. Petugas akan menemui seluruh nama pemilik dokumen yang diajukan oleh pasangan calon perseorangan. Petugas harus memastikan bahwa orang yang ditemui adalah pemilik dari dokumen kependudukan yang dipegang oleh KPU. PPS memastikan bahwa yang di hadapannya benar adanya sesuai dengan dokumen KPU. Setelah cocok, barulah menanyakan kepastian dia mendukung pasangan calon dimaksud. ‘’Jika jawaban benar maka dianggap memenuhi syarat. Jika tidak, maka diminta menanda tangani surat tidak mendukung. Dan berdasarkan itu, namanya dicoret dari daftar dukungan.

Setelah itu, sesuai dengan tingkatannya, PPS dan PPK melakukan rekapitulasi di dalam rapat pleno terbuka. Untuk diketahui, syarat minimal dukungan untuk calon perseorangan adalah sebanyak 8,5 persen dari jumlah daftar pemilih pemilu sebelumnya. Untuk Sumbawa yakni sebanyak 330.637. Artinya pasangan calon perseorangan harus mengumpulkan syarat dukungan minimal sebanyak 28.105 KTP. Jumlah ini harus tersebar di lebih dari 50 persen wilayah.

Kepada jajarannya, Ketua KPU Sumbawa M.Wildan berharap tetap jaga soliditas dalam bekerja. ‘’Tetap profesional, jaga independensi, dan integritas sebagai penyelenggara,’’ tegasnya. (jar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here