KPU Sumbawa Tunda Tiga Tahapan Pilkada

0
146
Komisioner KPU Sumbawa dari kanan M.Ali, Aryati, M.Wildan, M.Kanity dan Sekretaris KPU Sumbawa Lahmuddin “Judas” (kiri)

SUMBAWA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunda empat tahapan pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten dan wali kota (pilkada) serentak. Penundaan ini sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Penundaan ini tertuang dalam Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU tersebut.

Dalam SE yang ditandatangani Ketua KPU RI Arief Budiman pada 21 Maret 2020 tersebut, penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 didasarkan pada pernyataan resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO) terkait COVID-19 sebagai pandemi global, pernyataan Presiden Joko Widodo tentang penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam, serta keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia.

“Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 23 September 2020, maka perlu ditetapkan SE KPU tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pilkada 2020 dalam rangka pencegahan COVID-19 di lingkungan KPU,” demikian tertulis dalam SE yang diterima di Jakarta, Minggu (22/3).

Ruang lingkup penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 meliputi pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Ketua KPU Sumbawa M.Wildan mengakui adanya penundaan sejumlah tahapan ini. “Kita merujuk pada SE KPU RI. Ada empat tahapan yg ditunda,” katanya.

Namun demikian, KPU Sumbawa hari ini ternyata sudah melaksanakan pelantikan PPS di wilayah kecamatan masing-masing. Terkait hal ini Ketua KPU Kabupaten Sumbawa M.Wildan mengatakan, meskipun sudah dilantik dan diambil sumpah jabatan, namun mereka belum diberikan SK.

“Bagi KPU kabupaten-kota yang telah siap melantik PPS dan daerah tersebut dinyatakan belum terdampak COVID-19, maka pelantikan PPS dapat terus dilanjutkan dengan ketentuan masa kerja yang akan diatur kemudian hari,” kata Wildan kepada Radar Sumbawa.

Apakah akan berdampak pada pengunduram jadwal tahapan lainnya, seperti pendaftaran calon dan hari pencoblosan. “Belum sampai ke sana. Yang jelas empat tahapan itu dulu. Kita lihat saja nanti sambil menunggu Surat Edaran berikutnya,” katanya. (jar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here